Kediri – Pengurus Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Kediri periode 2026–2031 resmi dikukuhkan, Rabu (14/10). Kehadiran kepengurusan baru ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pelaku usaha perhotelan dan restoran sekaligus mendorong pengembangan pariwisata Kabupaten Kediri.
Ketua PHRI Kabupaten Kediri, Ir. Esterterrita Dian Kenjorini, mengatakan pembentukan kepengurusan tersebut menjadi momentum yang telah lama dinantikan oleh para pelaku usaha pariwisata. Sebab, potensi perhotelan dan restoran di Kabupaten Kediri dinilai semakin berkembang sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih fokus.
“Perasaannya senang, bahagia, karena sudah terbentuk PHRI Kabupaten Kediri yang lama diinginkan sama teman-teman pelaku pariwisata. Baru kali ini terwujud,” ujarnya.
Ester menjelaskan, pembentukan PHRI Kabupaten Kediri merupakan hasil pemekaran dari PHRI Kediri Raya yang sebelumnya menaungi wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. Pemisahan tersebut dilakukan agar koordinasi dan pengembangan usaha dapat lebih terarah sesuai potensi masing-masing daerah.
Menurutnya, potensi pariwisata dan usaha perhotelan di Kabupaten Kediri cukup besar. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya hotel, kafe, dan restoran yang berkembang di berbagai wilayah.
“Potensinya terlalu besar kalau hanya diurus satu BPC PHRI Kediri Raya. Karena itu, sekarang harus dipisahkan antara Kota dan Kabupaten Kediri supaya bisa lebih fokus mengembangkan daerah masing-masing,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, PHRI Kabupaten Kediri akan melakukan inventarisasi hotel dan restoran. Pengurus juga akan menjalin silaturahmi dengan para pelaku usaha untuk memperluas keanggotaan sekaligus membangun komunikasi terkait kebutuhan sektor perhotelan dan restoran.
Ester menyebut, program kerja nantinya akan dibagi berdasarkan wilayah agar seluruh potensi usaha di Kabupaten Kediri bisa terjangkau. Dengan demikian, PHRI diharapkan tidak hanya menjadi wadah komunikasi anggota, tetapi juga mitra pemerintah dalam merumuskan langkah pengembangan pariwisata.
“Langkah terdekat kita inventarisasi hotel sama restoran, nanti kita silaturahmi. Dengan harapan bisa masuk menjadi anggota PHRI Kabupaten Kediri,” katanya.
Sementara itu, Ketua PHRI Jawa Timur, Dwi Cahyono, menilai pembentukan PHRI Kabupaten Kediri menjadi langkah penting untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung kemajuan pariwisata daerah. Terlebih, perkembangan aksesibilitas seperti jalan tol dan bandara berpotensi membuka peluang kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan usaha akomodasi.
“Jangan dipikirkan PHRI itu hanya memikirkan anggota, akomodasi, dan restoran. Kita juga berpikir untuk kemajuan pariwisata, bagaimana fasilitas pendukungnya. PHRI ini menjadi pintu masuk karena orang yang datang ke suatu daerah biasanya membutuhkan tempat menginap. Dari situ, kita juga bisa menjadi corong promosi daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu peran strategis PHRI adalah menjadi think tank atau mitra pemikir pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pariwisata. Karena itu, setiap perencanaan perlu didukung data yang akurat, bukan sekadar asumsi mengenai jumlah kunjungan wisatawan.
“Semua keputusan yang diambil PHRI itu memang harus berdasarkan data. Kita harus memetakan berapa orang yang benar-benar datang, umurnya berapa, dan dari wilayah mana. Setelah itu, datanya bisa kita berikan kepada bupati atau wali kota agar keputusan yang diambil tidak salah sasaran,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kediri, Mustika Prayitno Adi, menyambut baik pengukuhan tersebut. Menurutnya, keberadaan kepengurusan khusus Kabupaten Kediri akan mempermudah koordinasi dan memperkuat sinergi dengan para pelaku usaha pariwisata.
“Alhamdulillah, hari ini sudah dikukuhkan PHRI Kabupaten Kediri yang selama ini menjadi satu dengan PHRI Kediri Raya. Harapannya, setelah terbentuk khusus Kabupaten Kediri, bisa lebih fokus dan lebih mudah dalam sinergi serta kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata maupun UMKM,” pungkasnya. kin/mg
